Selasa, 19 November 2013

Pajak Penghasilan Importir Bakal Dinaikkan

TEMPO.COJakarta - Kementerian Keuangan memastikan pada akhir bulan ini akan mengeluarkan dua aturan untukmeredam defisit neraca transaksi berjalan. Aturannya adalah menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 menjadi 7,5 persen bagi seluruh jenis impor dan aturan untuk menggenjot ekspor.


“Banyak barang impor yang kena, kategorinya adalah barang konsumsi akhir yang tidak lagi dipakai untuk input produksi berikutnya,” kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seusai acara Peluncuran Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, di Jakarta Convention Center, Selasa, 19 November 2013.

Bambang mengatakan aturan itu tidak berlaku untuk barang impor yang bisa memicu inflasi, terutama pangan. “Jadi di luar itu (pangan) kami sesuaikan PPh impornya,” katanya. Namun Bambang tidak mau memerinci barang apa saja yang akan dinaikkan tarifnya. “Nanti kalau diumumkan. Intinya yang memicu inflasi tarif PPh 22 tidak naik.”

Saat ini, kata Bambang, tarif PPh tersebut beragam. Dalam aturan PPh pasal 22, pungutan atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) sebesar 2,5 persen dari nilai impor dan yang tidak menggunakan API sebesar 7,5 persen dari nilai impor. “Nanti kira-kira akan sama tarifnya menjadi 7,5 persen,” ucapnya.

Sementara untuk menggenjot ekspor, Bambang mengatakan pihaknya akan mengeluarkan aturan untuk mempermudah proses mendapatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE). 

Dia menjelaskan, untuk mendorong ekspor, salah satunya harus dilakukan dengan memberikan kemudahan bea masuk impor yang diperlukan dalam rangka ekspor bisa dibebaskan. ”Selama ini prosedurnya terlalu rumit. Kami ingin simplifikasi prosedurnya sehingga itu akan menjadi lebih menarik untuk eksportir,” tutur Bambang.

ANGGA SUKMA WIJAYA